Nurul Curiga Polisi Sengaja Tangkap Mashuri Hasan

Senin, 04 Juli 2011 | 16:56 WIB

Nurul Arifin. TEMPO/Imam Sukamto

Berita terkait

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Panitia Kerja Mafia Pemilu DPR, Nurul Arifin mencurigai penangkapan staf Mahkamah Konstitusi, Mashuri Hasan, yang dilakukan Kepolisian. Ia menduga penangkapan ini merupakan strategi agar Mashuri tak dipanggil Panja Mafia Pemilu.

"Aneh, dia ini salah satu operator karena dia yang tahu semuanya. Pelurunya ada dia. Tiba-tiba, ketika dia belum dipanggil, polisi mencokok," ujar anggota Komisi II DPR ini saat ditemui wartawan di ruangannya, Gedung Nusantara I DPR, Senin, 4 Juli 2011.

Jumat lalu, polisi menciduk Mashuri Hasan di Bandung. Tim Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menangkap dan menetapkan Mashuri sebagai tersangka. Ia dinilai berperan penting dalam perkara mafia pemilu ini. Mashurilah yang diduga menyerahkan surat keputusan MK kepada mantan hakim MK, Arsyad Sanusi. Ia juga yang diduga menyerahkan surat palsu kepada anggota Komisi Pemilihan Umum, Andi Nurpati.

Panja Mafia Pemilu DPR sempat akan memanggil Mashuri. Staf MK yang juga seorang calon hakim ini, rencananya akan melengkapi sejumlah kesaksian yang telah didengarkan Panja.

Oleh karena itu, Nurul mencurigai penangkapan Mashuri ini karena dia yang memegang kunci untuk menyeret aktor lain yang sejauh ini perannya sudah terlihat jelas. "Dia diamankan supaya diam. Supaya tidak menyeret yang lain," ujar politikus Partai Golkar ini.

Kecurigaan Nurul bukan tanpa alasan. Ia mengatakan bahwa kasus ini sempat mandek di Kepolisian sejak 2010 lalu. "Karena Panja kasus ini berjalan dan tiba-tiba Mashuri ditangkap," tuturnya. Ia pun meyakini meskipun Mashuri berperan penting, masih ada aktor di balik permainan mafia kursi DPR ini. "Ini kerja kolektif, ada user, sutradara, dan penulis skenario yang akhirnya menghasilkan kebohongan hasil pemilu."

Oleh karena itu, ia pesimistis Panja Mafia Pemilu akan mampu mendatangkan Mashuri dalam rapat Kamis esok. "Makanya kita juga tak bisa menjamin dengan wewenang yang kita punya apakah bisa memanggil atau tidak," kata Nurul.

FEBRIYAN

Kisruh Mahkamah Konstitusi dalam Pemalsuan Surat Keputusan

Giliran Hakim Mukti Fadjar Dituding Mafia Pemilu

Senin, 04 Juli 2011 | 19:58 WIB

Mahkamah Konstitusi. ANTARA/Fanny Octavianus

Berita terkait

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejumlah calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat yang gagal menduduki kursi di Senayan menuding mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Mukti Fadjar bagian dari mafia pemilihan umum. Mukti dituduh menyebabkan kegagalan mereka melaju ke parlemen.

"Secara konspiratif telah terjadi mafia penempatan pemilu yang dilakukan oknum Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan nama kami hilang," ujar Soepriadi Azhary, politikus Partai Hanura di Mahkamah Konstitusi, Senin, 4 Juli 2011. Calon legislator dari daerah pemilihan VI Jawa Timur itu dan 15 calon gagal lainnya bergabung membentuk Paguyuban Atas Nama Korban Mafia Pemilu DPR RI.

Soepriadi menguraikan, berdasarkan delapan amar putusan Mahkamah pada 10 Juni 2009, namanya beserta 15 calon legislatif lainnya seharusnya lolos ke Senayan. Tanggal 25 Agustus 2009, Ketua KPU Hafiz Anshary menyurati Mahkamah untuk mendapat kejelasan soal putusan itu.

Dalam surat Hafiz, ia memberikan dua alternatif penetapan penempatan legislator parlemen. Menurut Soepriadi, kedua alternatif itu justru bertentangan dengan putusan Mahkamah.

Pada hari berikutnya, 26 Agustus 2009, Mukti membalas surat Hafiz dan menyatakan alternatif pertama KPU sejalan dengan putusan Mahkamah. Padahal, kata Soepriadi, alternatif itu sama dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2009 pasal 25 yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi dan dicabut Mahkamah Agung.

Di Mahkamah Konstitusi, Soepriadi mengadukan kasusnya pada Juru Bicara Mahkamah Akil Mochtar. Ia pun mengirimkan surat beserta lampiran datanya kepada Komisi Pemerintahan DPR. Dia meminta panitia kerja mafia pemilihan umum di Komisi itu menggunakan bahan yang diberikannya untuk membongkar mafia pemilihan umum.

"Agar DPR tidak dimasuki para calon yang tidak memenuhi syarat dengan cara mafia tersebut, sehingga legitimasi DPR RI periode 2009-2014 tetap bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat," tuturnya.

Selain Soepriadi, Paguyuban tersebut terdiri dari antara lain politikus Partai Hanura Sahril (Jawa Tengah), Sahril (Jawa Tengah), dan Farok Sunge (Jawa Barat); anggota Partai Gerindra Sapto Murtiyono dan Suhardi (Jawa Tengah) politikus Partai Kebangkitan Bangsa Dudung (Jawa Barat), anggota Partai Persatuan Pembangunan Marissa Haque (Jawa Barat), serta politikus Partai Demokrat Supomo.

BUNGA MANGGIASIH